HOME »» SERBA SERBI

Profil dan Kinerja BPOM Kosmetik Dalam Peredaran Produk Kecantikan

bpom kosmetikSejauh ini mungkin kita mengenal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya sebatas badan pemerintah yang memiliki kewenangan mengawasi peredaran produk makanan dan obat-obatan, padahal ada juga BPOM Kosmetik yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk kecantikan dan perawatan kulit. Seperti kita ketahui perkembangan teknologi memungkinkan manusia menciptakan penemuan-penemuan baru mencakup bahan pangan, kosmetik, obat dan semua produk yang terkait dengan farmasi. Sebenarnya banyak sisi positif yang dapat diambil dari kemajuan teknologi yaitu untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, namun sejalan dengan itu muncul sisi negatif terkait penemuan bahan pangan, obat, dan kosmetik yang disinyalir merugikan bagi masyarakat luas. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi sekaligus meneliti bahan pangan, kosmetik, serta obat-obatan sebelum diedarkan ke masyarakat.

Sejarah Terbentuknya BPOM

BPOM sebenarnya sudah terbentuk sejak zaman Belanda dulu dengan nama De Dient De Valks Gezonheid (DVG) di bawah naungan perusahaan farmasi milik Belanda. DVG sendiri berperan sebagai lembaga yang bertugas memproduksi obat-obatan kimia sekaligus sebagai pusat penelitian farmasi kala itu. Pada tahun 1964, DVG yang merupakan cikal bakal terbentuknya BPOM ini resmi menjadi milik pemerintah Indonesia dan berubah nama menjadi Inspektorat Farmasi. Setelah tiga tahun berselang, Inspektorat farmasi berubah nama lagi menjadi Inspektorat Urusan Farmasi.

Tahun 1976 Inspektorat Urusan Farmasi kembali mengalami perombakan internal secara keseluruhan dengan nama baru Dirjen Farmasi. Dari sinilah kemudian sejarah dan sistem kerja BPOM dimulai. Dirjen Farmasi sendiri akhirnya menjadi satu-satunya lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan meneliti peredaran obat dan makanan di Indonesia dengan menggandeng sejumlah lembaga terkait seperti Depkes, Lembaga Farmasi Nasional, dan Industri Farmasi Negara.

Setelah masuk era modernisasi, tugas yang diemban Dirjen Farmasi semakin berat karena lingkup kerjanya sangat luas. Oleh sebab itu berdasarkan Keppres No. 166 tahun 2000 terjadi pembagian tugas yang ditandai dengan berdirinya sebuah BUMN baru di tiap-tiap wilayah yang bertugas mengatur, mengawasi, dan meneliti urusan obat, kosmetik, dan bahan pangan yang kemudian dikenal sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM. Kapasitas BPOM sebagai super guard sifatnya independent yaitu lingkup kerjanya hanya sebatas obat-obatan, kosmetik, dan makanan. Dengan kata lain BPOM memiliki satu misi melindungi konsumen dari zat-zat berbahaya yang kemungkinan terdapat pada obat-obatan, kosmetik, dan bahan pangan.

Sistem Manajemen BPOM

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga independent, BPOM memiliki divisi-divisi dengan tugas yang berbeda. Divisi tersebut berjumlah 8 yaitu:
1. Sekretariat Umum
2. Deputi Bidang Pengawasan NAPZA dan Produk Terapetik
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Produk Komplemen dan Kosmetik
4. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
5. Pusat Informasi makanan dan Obat
6. Pusat Penyidikan makanan dan Obat
7. Pusat Riset makanan dan Obat
8. Pusat Pengujian Makanan Nasional dan Obat

Fungsi BPOM

Keberadaan Badan POM lebih difungsikan sebagai guard bahan pangan dan obat baik produk dalam negeri serta produk luar negeri yang akan masuk ke pasaran Indonesia. Secara detail, berikut fungsi dari BPOM:
1. Mengkaji dan memberi kebijakan terhadap pengawasan makanan, obat, dan kosmetik di Indonesia.
2. Memiliki kewenangan mengeluarkan surat larangan peredaran makanan, obat, dan kosmetik yang mengandung zat berbahaya.
3. Menganalisa kandungan bahan dari setiap produk makanan, obat, dan kosmetik.
4. Wajib memberi informasi akurat kepada masyarakat luas tentang produk makanan, obat, dan kosmetik jenis tertentu yang mengandung zat berbahaya.
5. Memberi sosialisasi kepada masyarakat terkait program kesehatan yang dicanangkan pemerintah.
6. Memberi sertifikasi pada produk yang lolos uji pemeriksaan.

BPOM Mengawasi Kosmetik, Makanan dan Obat-obatan

Dengan landasan hukum yang telah dilegalkan oleh menteri kesehatan dan atas persetujuan Presiden, BPOM memiliki kewenangan mengawasi dan meneliti produk-produk berikut ini:
– Obat
Segala obat dan produk farmasi harus memiliki izin dari BPOM serta lulus uji meliputi kualitas produk dan efek samping. BPOM obat-obatan wajib mengawasi pembuatan produk obat termasuk diantaranya obat herbal atau jamu. Apabila terdapat obat impor, penjualannya harus melalui izin BPOM.
– Makanan
BPOM berhak mengawasi sekaligus meneliti peredaran produk pangan meliputi bahan dasar, proses pembuatan, hingga pengemasan sehingga diharapkan produk yang telah lulus dari proses pengawasan tersebut, dapat beredar dan didistribusikan di area pasar.
– Kosmetik

Banyak kosmetik terbuat dari bahan kimia berbahaya, oleh sebab itu BPOM wajib secara ketat mengawasi dan meneliti bahan-bahan yang terkandung pada kosmetik baik produk dalam negeri atau luar negeri sebelum beredar ke masyarakat. Selain itu BPOM berusaha meng-edukasi masyarakat agar terbiasa membaca label dan mencari tahu profil produsen sebuah produk obat / kosmetik sebelum menggunakannya. Seperti pada iklan layanan masyarakat berikut :

Contoh Kasus yang Ditangani BPOM Kosmetik

Dari tahun ke tahun kinerja BPOM divisi Kosmetik selalu menunjukkan kinerjanya dalam mengawasi peredaran produk kecantikan dan perawatan tubuh dengan banyaknya kasus praktek ilegal klinik dan penjualan kosmetika berbahaya di pasaran. Beberapa kasus pengungkapan kosmetik tanpa izin yang beredar, misalnya :

  • Pada Januari 2003, dari hasil investigasi dan pengujian laboratorium , BPOM menemukan 10 kosmetik dengan campuran Merkuri, Asam Retinoat dan zat warna Rodhamin dari produsen seperti Danni CO. Xia Shan dan RDL Pharmaceutical Laboratory Inc Davao City, dll.razia bpom
  • Pada September 2004, BPOM menginvestigasi 51 merek produk dari produsen Mahmood M. Saeed Jedah (Lipstick Elizabeth Helen), PT. Citra Usaha Lamindo (Chiumien Cream), Lusicao Guangzhou (QL Cream), dll, yang dinyatakan mengandung merkuri dan pewarna K10 (rodhamin).
  • Pada tahun 2005 / 2006 ditemukan 27 merek kosmetik yang mengandung bahan yang¬†dilarang digunakan dalam kosmetik yaitu : Merkuri (Hg), Hidroquinon > 2 %, zat warna¬†Rhodamin B dan Merah K.3 yang kebanyakan import dari Cina dan Taiwan.
  • Pada tahun 2007 ditemukan 26 kosmetik yang mengandung Merkuri (Hg), Hidroquinon > 2%, Retinoic Acid/Tretinoin, zat warna Rhodamin B / Merah K.10 dari produsen dari taiwan, thailand, dan china seperti Qian Li Cosmetic Institute, Siam Yokom Co.LTD dan Shanghai WhiteCat Shareholding Co. Ltd
  • Pada tahun 2008, perusahaan kosmetik lokal pun terungkap memproduksi produk perawatan kulit yang berbahaya, seperti Cream DR Kayama, produksi CV. Estetika Karya Jakarta, dan ada juga merek Day Cream Vitamin E Herbal, produksi PT. Locos bandung.

Masih banyak lagi contoh kasus yang ditangani BPOM hingga saat ini, termasuk praktek dokter ahli kecantikan yang ilegal. Bagaimana cara kita mengidentifikasi registrasi produk perawatan kulit dan kecantikan pada BPOM kosmetik dengan mudah ? silakan klik link http://www.pom.go.id/webreg/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (6 votes cast)
Profil dan Kinerja BPOM Kosmetik Dalam Peredaran Produk Kecantikan, 4.0 out of 5 based on 6 ratings

Sebarkan artikel penting ini melalui social media berikut :



Berikan Komentar Anda :